Bantuan Hukum Probono Dalam Pendampingan Tersangka Pada Proses Penyidikan Berdasarkan Pasal 56 KUHAP

Proses penyidikan merupakan salah satu rangkaian yang harus dilalui oleh setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana, disamping itu terdapat aturanaturan main yang sudah ditetapkan yang bertujuan untuk kepastian hukum salah satunya adalah tentang penunjukan guna pendampingan bagi tersangka yang tidak memiliki penasihat hukum sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP. Pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penunjukan dan pendampingan hukum terhadap hak tersangka dalam perkara probono berdasarkan Pasal 56 KUHAP sebagai kewajiban hukum ditingkat penyidikan serta apa faktor-faktor yang mengambat implementasi Pasal 56 KUHAP sebagai kewajiban hukum ditingkat Penyidikan dalam perkara probono. Urgensi dari penelitian ini adalah perlindungan hukum atas hak yang seharusnya diberikan oleh penegak hukum dalam rangka mendapatkan pendampingan hukum untuk memastikan prosedur yang dijalankan oleh setiap aparat penegak hukum khususnya penyidik untuk senantiasa mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis-normatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian kali ini adalah para penegak hukum seringkali lalai dalam menerapkan ketentuan Pasal 56 KUHAP, ditambah dengan kurangnnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya ketika mereka menjadi seorang tertuduh khususnya dalam tahap penyidikan. belum ada konsekuensi yang jelas dan tegas terhadap aparat penegak hukum tersebut terkait melalaikan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Hal tersebut menjadi problematika tersendiri, dikarenakan ketentuan Pasal 56 KUHAP yang bersifat imperatif tetapi tidak ada sanksi yang ketat dan tega