Konsekuensi Yuridis Pelanggaran Nota Pemeriksaan Dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Yang Sudah Dilegalisai Putusan Pengadilan

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan olehPegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Bila ada pelanggaran norma ketenagakerjaan Pasal 59, Pasal 65, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pengusaha, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaanmemeriksa dan mengeluarkan produk hukumnya yaitu nota pemeriksaan/nota penetapan.Sayangnya nota pemeriksaan/nota penetapan tersebut tidak dijalankan oleh Pengusaha, atas kondisi tersebut maka beberapa Serikat Pekerja dan Pekerja melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pasalpasal tersebut. Salah satu isi putusan Mahkamah Konstitusi yaitu nota pemeriksaan/nota penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan agar di sahkan di Pengadilan Negeri, setelah di sahkan Pengusaha masih saja tidak menjalankannya dengan suka rela. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisisbagaimana Konsekuensi Yuridis Pelanggaran Terhadap Nota Pemeriksaan Dan Nota Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pengusaha yang tidak menjalankan nota pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan setelah dilakukan pengesahan di Pengadilan Negeri hanya dilakukan panggilan dinas saja oleh Pengawas. Namun perbuatan Pengusaha tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidan