Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Pembelaan Terpaksa (noodweer) ditinjau dari Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penelitian ini dilatar belakangi adanya hukuman yang diberikan oleh Hakim secara berbeda-beda terhadap penerapan Pasal 49 yaitu tentang orang yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana sistem pembuktian dalam pengadilan kasus pembelaan terpaksa (noodweer) dan bagaimana perlindungan hukum terhdap orang yang melakukan pembelaan terpaksa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa dan menggunakan data sekunder sebagai sumber bahan penelitiannya. Sementara tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembuktian dalam pengadilan dalam kasus Pembelaan Terpaksa( Noodweer) dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sedangkan manfaat penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnyadan dapat memberikan informasi masukkan bagi pembaca, masyarakat dan pemerintah yang berwenang. Sebagai proses akhir dari penelitian ini kesimpulannya adalah bahwa hakim dalam memutus perkara kurang cermat dan bijak dalam menerapkan pasal 49, dimana perbuatan terdakwa merupakan pembelaan terpaksa sehingga hal tersebut merupakan alasan penghapusan pidana dan saran yang diberikan adalah diharapkan penegak hukum baik itu penyidik dan kejaksaan serta hakim dalam memutus perkara harus lebih tajam dan terarah dalam menyikapi kebenaran kasus tersebut dan penerapan pasal yang harus sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku kepada korban dalam menanggapi kasus-kasus pembelaan terpaksa