Analisis Yuridis Perkawinan Bagi Transseksual Yang Telah Ditetapkan Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penetapan pengadilan terhadap pergantian jenis kelamin tersebut tidak hanya ditetapkan bagi kaum transseksual saja, namun juga terhadap orang-orang yang mengalami perubahan alat kelamin tanpa melalui operasi pergantian kelamin, yaitu pergantian jenis kelamin yang berubah secara alami atau terjadi begitu saja secara natural. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui hukum pergantian jenis kelamin serta hak-hak yang melekat setalah pergantian jenis kelaminnya dan hukum perkawinan bagi transeksual yang telah sah secara hukum atas pergantian jenis kelaminnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan pengumpulan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian tentang hukum pergantian jenis kelamin yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan mengenai hak-hak sebagai warga negara Indonesia yang melekat terhadap dirinya sama dengan warga negara lainnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hukum perkawinan transeksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan unsur-unsur perkawinan antara lain bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan antara seorang pria dengan seorang wanita, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesimpulan dalam skripsi ini, pergantian jenis kelamin diatur Pasal 56 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, hak yang melekat sama dengan warga negara lainnya, akan tetapi untuk melaksanakan perkawinan tidak memenuhi unsur perkawinan. Saran dalam skripsi ini mengenai peran Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak setiap warga negara Indonesia termasuk hak warga negara yang berganti kelamin melalui penetapan pengadila