Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk membuat suatu akta otentik. Akta otentik yang dimaksud seperti Akta Jual Beli, dimana Akta Jual Beli ini lah yang menjadi dasar dan bukti yang kuat untuk proses peralihan hak atas tanah. Dalam proses penerbitan Akta Jual Beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menerbitkan Akta tersebut sesuai dengan peraturan. Namun berbeda halnya jika Pejabat Pembuat Akta Tanah melanggar peraturan dengan menerbitkan Akta Jual Beli secara melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan melanggar ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah melanggar Kode Etik dan Peraturan Pemerintah mengenai Jabatan PPAT harus bertanggung jawab secara perdata, pidana dan administrasi dilihat dari frekuensi dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Dengan demikian dinyatakan batal demi hukum atas Akta Jual Beli yang telah diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dan dinyatakan batal demi hukum pula Sertifikat Hak Milik, karena bukti peralihan hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak berkekuatan hukum teta