Analisis Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus Putusan Nomor 23/PID.Sus.Tpk/2017/PN.Mam)

Penelitian ini berkaitan dengan penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahuipenerapan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan untuk mengetahuipertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.Pada Metode Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang penulis selidiki. Hasilnya penelitian ini terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap kasus yang dilakukan oleh terdakwa Muh.Darwis, ST. Bin Mahmud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.Menyatakan terdakwa Muh.Darwis, ST. Bin Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan