Eksekusi Pelanggaran Keimigrasian Tentang Overstay dan Penempatannya.

Mobilitas orang antara satu negara ke negara lainnya dapat di lakukan dengan mudah pada saat ini. Kemudahan tersebut diperoleh dari teknologi-teknologi yang di temukan di abad ini. Oleh karena kemudahan itu, maka pengaturan mengenai keimigrasian yang mengatur perpindahan orang dari dalam dan keluar negeri atas suatu negara harus mengikuti perubahan tersebut. Sehingga aspek-aspek yang perlu dijaga demi kedautalan suatu negara, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Dengan kemudahan ini pula dibandingkan dengan pengaturan keimigrasian yang berlaku, khususnya mengenai permasalahan kelebihan izin tinggal (overstay) yang sering dilakukan oleh orang asing yang masuk wilayah Indonesia. Bagaimana Pengaturan mengenai keimigrasian di Indonesia dan bagaimana penempatan bagi orang asing yang melanggar pengaturan tersebut. Dari permasalahan yang diangkat maka penulis meninjau menggunakan penelitian yuridis normatif untuk menjawab bagaimana pengaturan mengenai keimigrasian yang ada di Indonesia khususnya mengenai overstay dapat mengatur perpindahan orang asing masuk dan keluar dari negara Indonesia, apa itu macam-macam izin tinggal, lama izin tinggal, dan penegakannya yang dilakukan oleh keimigrasian di Indonesia. Penegakan yang dilakukan dapat menjaring para pelaku pelanggaran pengaturan tentang keimigrasian. Pemberian sanksi-sanksi sesuai dengan Undangundang Keimigrasian diharapkan memberikan efek jera pada pelaku dan menjadi contoh bagi orang asing lainnya agar taat pada aturan yang ada. Penempatan para pelaku pelanggaran pun sudah diatur dalam undang-undang hingga dilaksanakan hukuman deportasi dan penangkalan yang dilakukan keimigrasian di Indonesia. Pelaksanaannya, dilakukan oleh pejabat Imigrasi dengan menggunakan peraturanperaturan hukum di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Hak Azasi Manusi