Kedudukan Dewan Pengawas Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.

Perubahan Undang-Undang KPK mengatur tentang adanya Dewan Pengawas KPK yang memiliki kewenangan sebagai salah satu badan penegak hukum baru dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia khususnya terkait tindak pidana korupsi. Kewenangan Dewan Pengawas bukan hanya soal etik Pimpinan dan Pegawai KPK saja melainkan juga dalam teknis penindakan yakni sebagai badan atau lembaga yang memiliki kewenangan terhadap perizinan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Dengan adanya Dewan Pengawas KPK yang tidak dijelaskan secara eksplisit keberadaannya dalam Sistem Peradilan Pidana dapat mengakibatkan banyaknya multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian dalam membebankan tanggungjawab terhadap badan atau suatu organ. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjawab rumusan masalah: Pertama, bagaimana kedudukan hukum Dewan Pengawas KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia; Kedua, bagaimana pertanggungjawaban hukum Dewan Pengawas KPK atas kewenangan projustitia dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif yang disebut juga dengan istilah jenis penelitian hukum doktrinal atau studi pustaka. Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan dengan adanya perubahan Undang-Undang KPK yang mengatur kedudukan Dewan Pengawas KPK yang memiliki kewenangan perizinan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Hal itu melangar teori negara hukum yang mengatur tentang prinsip persamaan di dalam hukum (equality before the law) dan juga prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) karena bukan hanya KPK saja sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yakni seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dengan kewenangan penegakan hukum yang dimiliki Dewan Pengawas KPK ini menjadikannya sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mekanisme pra peradilan yang bertujuan untuk mengawasi tindakan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya