Tinjauan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dengan Alasan Disharmonisasi.

Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Disharmonisasi tidak diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pada faktanya alasan disharmonisasi dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial ataupun Majelis Hakim di Mahkamah Agung dalam pertimbangan maupun amar putusannya untuk memutus hubungan kerja dengan alasan disharmonisasi. Meskipun pada akhirnya pekerja yang diakhiri hubungan kerjanya dengan alasan disharminisasi tetap mendapatkan haknya berupa hak kompensasi pemutusan hubungan kerja dan upah selama proses serta adanya jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sisial (BPJS) Kesehatan, namun pekerja harus kehilangan pekerjaan yang menjadi tumpuan kehidupannya. Terhadap Fenomena tersebut diatas, penulis melakukan penelitian menggunakan Metode Penelitian hukum Yuridis-Normatif, hal ini dilakukan untuk mengungkap dan mengetahui tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak – hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan disharmonisasi. Termasuk untuk mengetahui upaya hukum seperti apa yang bisa dilakukan dan hak seperti apa yang akan diterima ketika terjadi pemutusan hubungan kerja dengan alasan disharmonisasi. Akhir dari penelitian ini mengarah pada betapa pentingnya sebuah kepastian dan keadilan hukum bagi para pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan disharmonisasi. Untuk menjawab itu semua, maka dipandang perlu adanya revisi penambahan pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenai alasan dan ketentuan pemutusan hubungan kerja dengan alasan disharmonisasi agar tidak terjadi kekosongan hukum, serta perlunya upaya hukum luar biasa yang tetap bisa dilakukan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan disharmonisasi