Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Perlindungan Data Pribadi

Setiap data serta aktifitas yang dilakukan di internet, atau apapun itu yang terhubung secara online tanpa disadari telah meninggalkan jejak. Perusahaan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang menghimpun data para penggunanya mengambil kesempatan untuk memanfaatkan data tersebut. Akibatnya kasus pencurian data meningkat, baik yang dilakukan oleh individu, korporasi, atau individu dalam korporasi. Lalu apa yang dapat dilakukan? Terkait hal tersebut, belum ada undangundang yang mengatur secara khusus mengenai data pribadi. Sejauh ini pemerintah baru mampu menerbitkan Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana aturan tersebut rasanya belum cukup “tajam” untuk mengupas permasalahan perlindungan data pribadi. Sama halnya dengan tanggung jawab pidana korporasi yang sangat jarang diangkat ke pengadilan. Tulisan ini dibuat melalui pendekatan yuridis normatif dalam melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, teori, serta undang-undang terkait. Tulisan ini melakukan pengkajian melalui studi kepustakaan, berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menemukan bahwa sebenarnya pemerintah telah memberikan perhatian melalui Perma No.13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi. Namun tetap saja perlu aturan khusus untuk menangani perlindungan data. Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi sangat ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan. Aturan tersebut diharapkan mampu untuk berkolaborasi dengan Peraturan Mahkamah Agung agar dapat menjerat para pelaku tindak pidana pencurian data