Aspek Legal Standing Penerbitan Surat Keterangan Nikah Sirih Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kabupaten Bekasi)

Tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk suatu keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Perlu di atur dengan syarat rukun tertentu, agar tujuan yang disyariatkan perkawinan tercapai. Perkawinan yang diharapkan sesuai dengan hukum Positif yang berlaku atau yang ada yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di indonesia terdapat tiga macam sifat susuanan kekeluargaan yaitu Patrilineal, Matrilineal, dan Parental. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia dan di seluruh wilayah Indonesia, maka sejak itulah perkawinan harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya dan semua peraturannya yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan yuridis normatif untuk melakukan penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif yang kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji sebagai aturan hukum bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis. Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas dari pembahasan dimuka maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan aspek legal standing penerbitan surat keterangan nikah siri yang dibuat oleh kepala desa sebagai berikut: Penerbitan Surat Keterangan Pernikahan yang di terbitkan oleh Desa Banjarsari terdapat permasalahan beberapa masyarakat Desa itu masih melakukan pernikahan secara siri/dibawah tangan. Karena diberikan keringanan oleh Kepala Desa dengan mengeluarkan Surat Keterangan Pernikahan dimana surat tersebut digunakan untuk keperluan memenuhi syarat administrasi untuk pembuatan dokumen penting. Akan tetapi hal tersebut melanggar aturan undang-undang yang berlaku dengan demikian aspek legalitas dari surat keterangan Nikah Siri