Politik hukum dan kebijakan politik terhadap kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada masa pemerintahan Joko Widodo

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana politik hukum dan kebijakan politik pemerintah Jokowi dalam menangani kasus makar yang di lakukan OPM. Penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu penulisan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel, majalah, koran, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Studi Kepustakaan ini juga menelususri berbagai literatur, baik dari UU KUHP tentang Makar, UU Otsus, buku, jurnal ataupun artikel serta website yang bersangkutan dengan tema penulis. Sumber data primer yang penulis gunakan UU makar dan UU Otsus yaitu UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 2 Tahun 2021 dan buku-buku yang membahas kebijakan politik dan OPM. Untuk data skunder menggunakan hasil penelitian, jurnal-jurnal dan website yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Hasil dari penelitian ini Presiden Joko Widodo dalam menangani kasus makar yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka yaitu dengan pendekatan persuasif. Dalam menangani masalah yang ada di Papua pemerintah Jokowi lebih mengedepankan pendekatan dialog dan pendekatan pembangunan/kesejahteraan daripada pedekatan keamanan, dengan tujuan membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap NKRI. Presiden Jokowi menandatangi UU No.2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. UU tersebut sebelumnya telah disetujui dalam paripurna DPR. UU No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua. Ada sejumlah pasal mengalami perubahan dari aturan sebelumnya yaitu pasal 1, 4, 5, 6, 7, 20, 34, 36, 56, 59, 68, 75, 76. Dana Otsus dinaikkan dari 2 persen menjadi dua seperempat persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan pengelolaan dananya di dampingi langsung oleh pemerintah pusat. Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, tanah Papua menjadi semakin maju. Presiden Joko Widodo membuat agenda prioritas di Papua. Jokowi seolah ?menganakemaskan? Papua yang selama ini dianggap seperti ?anak tiri? bagi NKRI. Adanya agenda prioritas tersebut diharapkan mereduksi gerakan separatis di Papua dan kedepannya kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah RI semakin baik tentunya tetap dalam kerangka NKRI