Analisis framing pemberitaan tentang kebijakan Menhumham Yassonna Laoly membebaskan narapidana ditengah wabah Covid-19 di Media Tempo.Co

Di tengah upaya pemerintah menekan penyebaran corona, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) atau Menkumham, Yasonna Laoly mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan sejumlah narapidana yang tertuang dalam Peraturan Menkumham Nomor 10 Tahun 2010 dan Keputusan Kemekumham No. 19/PK/01/04/2020 untuk mengeluarkan sejumlah narapidana. Menteri Yasonna memperkirakan akan ada 30.000 sampai 35.000 narapidana dewasa dan anak yang akan dibebaskan. Yasonna menjelaskan bahwa kondisi penjara yang melebihi kapasitas menjadi pertimbangan utama dibalik penerbitan keputusan tersebut.Tempo.Co menjadi salah satu media yang cukup gencar memberitakan kasus yang banyak menimbulkan pro dan kontra ini... (silahkan tambahkan narasinya) Adapun masalah penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Tempo.co dalam memframing pemberitaan tentang rencana pembebasan narapidana korupsi oleh Menkumham Yasonna H. Laoly?2). Bagaimana netralitas dan objektivitas tempo.co dalam memberitakan rencana pembebaasan narapidana korupsi oleh Menkumham Yasonna H. Laoly? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman terhadap fenomena social dan masalah pada manusia dengan berdasarkan metodologi. metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas yang dibingkai oleh Tempo.co pemberitaan tentang rencana pembebasan narapidana korupsi oleh Menkumham Yasonna H. Laoly. Dari hasil riset ini, peneliti menemukan bahwa frame yang dibentuk oleh Tempo.co.Pada tiga berita yang dianalisis berdasarkan framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki, pemberitaan banyak diisi oleh pernyataan dari narasumber yang mengungkapkan polemik pembebasan narapidana untuk menanggulangi covid 19. Dari ketiga berita tersebut Tempo.co memunculkan nama-nama tokoh seperti Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly, pemerhati ICW, dan juru bicara PKS Ahmad Fahru sebagai pemerhati dalam bidangnya masing-masing