Evaluasi program keluarga harapan dalam menunjang fasilitas pendidikan siswa kurang mampu di kota cilegon

Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial merupakan sebuah bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin atau dalam istilah internasional dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT). PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki komponen kesehatan (balita dan ibu hamil), pendidikan (anak SD, SMP, dan SMA), dan kesejahteraan sosial (lansia dan disabilitas sosial). Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial diukur dari evaluasi program CIPP. Evaluasi program CIPP ini bertujuan untuk mengetahui beberapa indikator yaitu ketepatan sasaran, pelaksanaan sosialisasi program dan tercapainya tujuan program. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Cilegon. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menggambarkan suatu masalah dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan jawaban dari masalah tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan dengan baik, terlihat dari proses kegiatan pertemuan awal, pencairan bantuan, pemutakhiran data (Keluarga Penerima Manfaat) KPM, dan verifikasi komitmen peserta PKH. Selain itu, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga sangat berharap agar program tersebut terus berlanjut untuk kedepannya, Selain itu, proses pemutakhiran data harus lebih ditingkatkan dan diperketat lagi mengingat masih banyak orang yang kurang mampu yang belum tersentuh oleh bantuan PKH. Untuk itu diperlukan koordinasi dan pengawasan baik dari semua lembaga yang terkait maupun para KPM agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta tujuan dari PKH ini dapat tercapai