Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan bagaimana peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Ombudsman merupakan salah satu lembaga negara tambahan atau lembaga secondary atau extra auxiliary, yaitu lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi. 2. Peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tidak dapat memberikan suatu bentuk sanksi kepada penyelenggara negara yang telah mendapatkan rekomendasinya namun hany...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat dan tata cara memperoleh ke...
Pegangkatan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj) Gubernur...
Dengan dibentuknya PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 yang kemudian dilakukan perubah...
Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelengg...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Ombudsman dalam kete...
Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR ...
Abstrak: Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedau...
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya dala...
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terhadap j...
Hak angket merupakan hak Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pe...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Kejaksaan Republik...
PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI KAWASAN WISATA KOTA PADANG OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKI...
ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana putusan pengadilan niaga...
Sepanjang perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembangdalam berbagai bentuk s...
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan kementerian negara dalam sis...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat dan tata cara memperoleh ke...
Pegangkatan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj) Gubernur...
Dengan dibentuknya PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 yang kemudian dilakukan perubah...
Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelengg...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Ombudsman dalam kete...
Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR ...
Abstrak: Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedau...
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya dala...
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terhadap j...
Hak angket merupakan hak Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pe...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Kejaksaan Republik...
PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI KAWASAN WISATA KOTA PADANG OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKI...
ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana putusan pengadilan niaga...
Sepanjang perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembangdalam berbagai bentuk s...
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan kementerian negara dalam sis...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat dan tata cara memperoleh ke...
Pegangkatan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj) Gubernur...
Dengan dibentuknya PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 yang kemudian dilakukan perubah...