PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGAWASAN KONTEN SIARAN DAKWAH

ABSTRAK Seiring dengan perkembangan zaman, isi siaran radio maupun televisi semakin tidak terkendali. Banyak lembaga penyiaran yang menampilkan isi siaran yang tidak beretika, seperti beberapa lembaga penyiaran baik radio dan televisi masih menayangkan siaran dakwah yang mengandung unsur SARA, kekerasan, libralisme, vulgaritas dan pornografi diantaranya Lampung TV pada tahun 2013 bentuk pelanggaran dalam acara ceramah Agama Islam, penceramah terlalu vulgar dalam menyampaikan materi ceramah, terutama yang berkaitan dengan hubungan seksual. Lembaga penyiaran baik radio maupun televisi yang ada di Provinsi Lampung di awasi oleh lembaga independen yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung. Akan tetapi mengapa hingga saat ini lembaga penyiaran radio dan televisi masih melakukan pelanggaran terhadap isi siaran dakwah menurut halnya pengawasan KPID Provinsi lampung mengacu pada buku Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dimana aturan-aturan tentang isi siaran sudah tertera dalam buku tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana KPID Provinsi Lampung dalam menjalankan peran sebagai pengawasan terhadap konten siaran dakwah. Penelitian ini mengacu pada teori peran Soerjono Soekanto dan tiga komponen yang dikemukakan oleh sutarto yaitu konsepsi peran, harapan peran dan pelaksanaan peran. Kemudian menggunakan jenis pengawasan menurut burhanuddin yaitu Pengawasan preventif, Pengawasan dalam proses dan Pengawasan represif. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara terhadap komisioner koordinator bidang pengawasan isi siaran dan peneliti melakukan observasi dan ikut serta terhadap kegiatan pengawasan isi siaran KPID. Selanjutnya data pelengkap yang peneliti peroleh dari buku, internet dan dokumen dari KPID Provinsi Lampung. Kemudian peneliti melakukan analisis, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini ditemukan bahwa proses dari KPID Provinsi Lampung dalam menjalankan perannya sebagai pengawasan, KPID menggunakan buku P3SPS sebagai landasan pelaksanaan ketika melakukan pengawasan yang di dalamnya terdapat aturan-aturan tentang isi siaran. Selanjutnya KPID bidang pengawasan melakukan pemantauan dan menerima aduan dari masyarakat. Lembaga penyiaran agar tidak mengulangi kesalahan kembali KPID memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar dan melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran tersebut. Hasil pengawasan KPID Provinsi Lampung terhadap konten siaran dakwah pada tahun 2022 Beberapa lembaga penyiaran radio maupun televisi yang menayangkan konten siaran dakwah yang di awasi KPID sepanjang dalam pengawasan atau memonitoring ada satu lembaga penyiaran yaitu Radar Tv Lampung melakukan pelanggaran terhadap isi siaran yang dimana pelanggaran tersebut ialah tidak mencantumkannya klasifikasi program siaran pada program “Cahaya Islami”. Berdasarkan pelanggaran tersebut KPID Provinsi Lampung memberikan sanksi administratif yaitu teguran tertulis 1. Kata Kunci: Peran dan Pengawasan Siaran Dakwa