ANALISIS TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN SUKUK TERHADAP GAGAL BAYAR EMITEN (TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)

OJK sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan yang independen memiliki tugas dan wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa, serta melakukan penyidikan terhadap aktivitas jasa keuangan yang ada di Indonesia. Dalam wewenangnya, OJK berhak untuk membentuk peraturan sebagai bentuk dari pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Pada pasar modal syariah, salah satu produk yang sangat tinggi peminatnya adalah sukuk. Di mana sukuk memberikan keuntungan pada investor berupa bagi hasil/fee dari dana yang disetorkan oleh investor. Meski demikian, sukuk di pasar modal masih memiliki risiko yang salah satunya adalah gagal bayar (default), baik tidak dibayarkannya bagi hasil ataupun pokok modal. Seperti pada kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang terlambat membayarkan imbal hasil Sukuk Ijarah TPS Food II/2016 yang seharusnya dibayarkan pada bulan juli 2018. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana OJK melalui POJK No.18/POJK.04/2015 dapat melindungi hak-hak investor sebagai konsumen di pasar modal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan normatif. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif analitik. Data pada penelitian ini diperoleh melalui tinjauan pustaka sumber tertulis, baik media cetak maupun elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK No.18/POJK.04/2015 sudah memberikan perlindungan hukum dengan adanya pengawasan sebelum diterbitkannya sukuk. Namun, investor masih perlu perlindungan hukum lain agar terhindar dari risiko gagal bayar berupa keterbukaan informasi, adanya underlaying aset pada sukuk, dan adanya dana cadangan untuk penyediaan dana pembayaran pokok dan imbal hasil yang diperjanjikan. Selain itu, peraturan OJK saja tidak cukup untuk melindungi hak-hak konsumen. Peraturan tersebut harus didukung oleh Undang-undang pasar modal serta peraturan pelaksana lain di pasar modal agar dapat melindungi hak-hak investor sebagai konsumen di pasar modal