Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemberian Hak Guna Usaha di Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai peraturan dalam pemanfaatannya dan apa yang menjadi kendala-kendala dalam pemberian Hak Guna Usha serta bagaimanakah langkah-langkah Pemerintah (BPN) dalam menyelesaikan pemberian Hak Guna Usaha di Kabupaten Minahasa Utara, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam pelaksanaan pemberian hak guna usaha di kabupaten Minahasa Utara belum sesuai peraturan yang berlaku, dimana pemohon dalam mengajukan untuk mendapatkan hak guna usaha mengacuh pada PP No 18 tahun 2021, sebab waktu mengajukan hak guna usaha belum ada aturan tersebut. Dalam pemanfaatan hak guna usaha hanya untuk perkebunan da...
Indonesia adalah negara agraris yang sangat kaya akan sumber daya alam yang berpotensi besar bagi pe...
Masalah perlindungan hukum dan hak-hak nya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk...
Pada skripsi ini, penulismengangkat permasalahan hukum bagaimana hambatan penarikan objek jaminan ya...
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan Badan Pertanahan Nasio...
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa...
PERANAN SATGAS PANDEKA (SATUAN TUGAS PATROLI DEMI KEAMANAN) DALAM MENCEGAH TERJADINYA GANGGUAN KEAM...
Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Pendaftaran Tanah di Indonesia dan ...
Penelitian tentang tanggung jawab Camat sebagai PPAT Sementara bertujuan untuk mengetahui dan memah...
ABSTRAK Penguasaan tanah aset perkeretaapian oleh PT. KAI (Persero) dalam bentuk Gronkaart adalah b...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Badan Pertanahan Nas...
Balai Permasyarakatan (Bapas) yang (dulunya bernama Balai Bispa) adalah unit pelaksanaan teknis di b...
Dalam prinsip-prinsip pokok yang dijadikan dasar peletakan hukum, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)...
Berdasarkan fakta yang telah terjadi di berbagai negara bahkan juga di Indonesia, kejahatan terorism...
Berdasarkan fakta yang telah terjadi di berbagai negara bahkan juga di Indonesia, kejahatan terorism...
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk tanggung jawab sosial dan li...
Indonesia adalah negara agraris yang sangat kaya akan sumber daya alam yang berpotensi besar bagi pe...
Masalah perlindungan hukum dan hak-hak nya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk...
Pada skripsi ini, penulismengangkat permasalahan hukum bagaimana hambatan penarikan objek jaminan ya...
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan Badan Pertanahan Nasio...
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa...
PERANAN SATGAS PANDEKA (SATUAN TUGAS PATROLI DEMI KEAMANAN) DALAM MENCEGAH TERJADINYA GANGGUAN KEAM...
Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Pendaftaran Tanah di Indonesia dan ...
Penelitian tentang tanggung jawab Camat sebagai PPAT Sementara bertujuan untuk mengetahui dan memah...
ABSTRAK Penguasaan tanah aset perkeretaapian oleh PT. KAI (Persero) dalam bentuk Gronkaart adalah b...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Badan Pertanahan Nas...
Balai Permasyarakatan (Bapas) yang (dulunya bernama Balai Bispa) adalah unit pelaksanaan teknis di b...
Dalam prinsip-prinsip pokok yang dijadikan dasar peletakan hukum, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)...
Berdasarkan fakta yang telah terjadi di berbagai negara bahkan juga di Indonesia, kejahatan terorism...
Berdasarkan fakta yang telah terjadi di berbagai negara bahkan juga di Indonesia, kejahatan terorism...
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk tanggung jawab sosial dan li...
Indonesia adalah negara agraris yang sangat kaya akan sumber daya alam yang berpotensi besar bagi pe...
Masalah perlindungan hukum dan hak-hak nya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk...
Pada skripsi ini, penulismengangkat permasalahan hukum bagaimana hambatan penarikan objek jaminan ya...