Tujuan dilakukannya penelitian aalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengurusan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana tugas kurator dalam melakukan pengurusan harta pailit,di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan pengurusan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, menunjukkan pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit dan hakim pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kep...
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya memberikan jaminan pemberian pelay...
Dalam penulisannya skripsi ini berjudul Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi dengan Perumusan ...
Kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja tugas kurator dalam melakukan pengu...
Kurator merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, sebagaimana dimaksud dalam...
ABSTRAK MUHAMMAD RINALDI(2021) : KEKUATAN HUKUM SITA UMUM TERHADAP SITA PIDANA DALAM PROSES KEPAILI...
ABSTRAK Judul penelitian ini adalah: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA P...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penangguhan eksekusi barang ...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana debitor yang melakukan perbuatan m...
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Kepailitan Terhadap B...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat dan putusan pernyataan p...
Kepailitan menjadi momok bagi para debitur dan kreditur di dunia usaha, para pelaku usaha harus betu...
Mengacu pada Undang-Undang yang ada di Indonesia pada saat ini dimana menjadi perdebatan antara bata...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum setelah debitur dinya...
Pada Penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kesesuaian dasar pertimbangan hakim da...
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya memberikan jaminan pemberian pelay...
Dalam penulisannya skripsi ini berjudul Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi dengan Perumusan ...
Kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja tugas kurator dalam melakukan pengu...
Kurator merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, sebagaimana dimaksud dalam...
ABSTRAK MUHAMMAD RINALDI(2021) : KEKUATAN HUKUM SITA UMUM TERHADAP SITA PIDANA DALAM PROSES KEPAILI...
ABSTRAK Judul penelitian ini adalah: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA P...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penangguhan eksekusi barang ...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana debitor yang melakukan perbuatan m...
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Kepailitan Terhadap B...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat dan putusan pernyataan p...
Kepailitan menjadi momok bagi para debitur dan kreditur di dunia usaha, para pelaku usaha harus betu...
Mengacu pada Undang-Undang yang ada di Indonesia pada saat ini dimana menjadi perdebatan antara bata...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum setelah debitur dinya...
Pada Penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kesesuaian dasar pertimbangan hakim da...
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya memberikan jaminan pemberian pelay...
Dalam penulisannya skripsi ini berjudul Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi dengan Perumusan ...
Kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1...