PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (Studi di Wilayah Hukum Polres Ponorogo)

Jual beli online merupakan perkembangan zaman yang menjadi trend saat ini, jual beli online merupakan salah satu cara bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi untuk melakukan kejahatan seperti penipuan. Banyaknya jumlah kejahatan penipuan transaksi jual beli online maka dibutuhkan upaya penegakan hukum tindak pidana penipuan transaksi jual beli online. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana penipuan transaksi jual beli online di wilayah hukum Polres Ponorogo, apa faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan transaksi jual beli online di wilayah hukum Polres Ponorogo dan apa upaya penegak hukum untuk mengatasi faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penipuan transaksi jual beli online di wilayah hukum Polres Ponorogo. Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, studi kepustakaan dan analisis data. Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini yang pertama adalah penegakan hukum tindak pidana penipuan transaksi jual beli online di wilayah hukum Polres Ponorogo yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kedua faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan transaksi jual beli online di wilayah hukum Polres Ponorogo yakni faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat. Ketiga upaya penegak hukum untuk mengatasi faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penipuan transaksi jual beli online di wilayah hukum Polres Ponorogo adalah upaya preventive dan represif. Saran penulis diharapkan bagi Polres Ponorogo lebih cepat dalam menangani kasus penipuan jual beli online. Diharapkan bagi Polres Ponorogo untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana serta SDM yang kompeten di bidang Cybercrime. Diharapkan bagi Polres Ponorogo untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan penyuluahan terhadap masyarakat terkait kasus tindak pidanan penipuan online, sehingga hal serupa dapat diminimlisir