Konflik Antara Kabupaten Malang dan Kota Batu Dalam Perebutan Aset Cagar Budaya Songgoriti

Agnes Dian Vita Nova, 2022, 201610050311005, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan Dengan Judul Konflik Antara Kabupaten Malang dan Kota Batu Dalam Perebutan Aset Cagar Budaya Songgoriti. Dosen Pembimbing: Drs. Krishno Hadi, M.A Akar permasalahan pada penelitian ini berawal dari konflik perebutan kawasan cagar budaya songgoriti antara Kabupaten Malang dan Kota Batu, konflik ini dilatar belakangi oleh kedua wilayah yang sama-sama mempunyai legalitas kuat terhadap aset kawasan cagar Budaya Songgoriti. Kabupaten Malang selaku pengelola kawasan tersebut kurang serius dalam pengelolaan kawasan cagar budaya tersebut, serta image negative kawasan Songgoriti di mata masyarakat luas. kehadiran kawasan cagar budaya songgoriti tidak memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat kelurahan Songgokerto, awalnya kasus ini terjadi karena Kota Batu memutuskan untuk menjadi daerah pemekaran, sesuai dengan PP No. 78/2007, mengatur penyerahan aset-aset dari daerah induk kepada daerah pemekaran ditetapkan pada Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34. Namun Pemerintah kabupaten enggan untuk menyerahkan aset songgoriti tersebut karena PD Jaya Yasa memiliki legislasi berupa sertifikat hak pengelolaan nomor 1 tahun 1991 dimana itu aset Pemerintah Kabupaten Malang. Faktor lain yang menyebabkan kasus ini berjalan lama yaitu kompetisi, dimana kedua belah pihak saing mempertahankan hak miliknya dengan memegang bukti kepemilikan aset yang sama-sama sah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemudian kurangnya keterbukaan dan komukasi antara Pemkab Malang dengan Lembaga Masyarakat Songgoriti (LMS) sehingga LMS menjadi faktor pendukung untuk memperkuat pengambilalihan aset Songgoriti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab konflik antara Kabupaten Malang dan Kota Batu terkait aset wisata Songgoriti. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian jenis kualitatif deskriptif melalui teknik obeservasi, wawancara, dan dokumentasi yang menunjukkan atar Belakang konflik tersebut. Disni peneliti menggunakan teori Konflik lewis Coser yang relevan Pemkab Malang dan Pemkot Batu, konflik lewis Coser ini seringkali disebut sebagai teori fungsionalisme konflik karena menekankan ungsi konflik bagi sistem social yang mempunyai domain perpecahan struktur social yang menjadi dasar terjadinya konflik. Resolusi Konflik Pemkot Batu dan Pemkab Malang menggandeng hukum untuk merealisaikan agar kepemilikan aset ini segera ditentukan dan kasus ini tidak berlarut-larut. Pada akhirnya kedua belah pihak tersebut memberi wewenang sebagai fasiliator pada Kejari untuk dapat menemukan solusi dalam kasus ini. Namun Kejari tidak bisa menurunkan surat putusan peradilan terkait kepemilikan wisata Songgoriti dikarenakan sama-sama pemerintah. Jadi resolusi konflik pada kasus ini belum ada, kedua belah pijak masih menunggu putusan dari kejari hingga saat ini