Tanggung Jawab Negara Kepada Peserta Bpjs Yang Tidak Mampu Membayar Iuran Bpjs Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19

Peneliti megangkat permasalahan Tanggung Jawab Negara Kepada Peserta Bpjs Yang Tidak Mampu Membayar Iuran Bpjs Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19). Latar belakang pemilihan tema tersebut dikarenakan dengan adanya pandemic Virus COVID-19 berdampak pada perubahan keadaan ekonomi dan tingkat kesejahteraan dalam masyarakat. Hal tersebut menyangkut kepada kemampuan masyarakat yang dalam hal ini Peserta BPJS untuk membayar iuran BPJS guna mendapatkan jaminan kesehatan. Negara dalam hal ini Pemerintah sudah mengeluarkan program bagi peserta BPJS yang tidak mampu membayar iuran BPJS untuk ditetapkan statusnya menjadi Penerima Bantuan Iuran. Namun penetapan tersebut harus melalui keputusan Menteri Sosial yang mana akan terlalu lama apabila direfleksikan dengan kondisi pada saat ini. Kriteria bagi penetapan Penerima Bantuan Iuran juga terdapat pertentangan dan kekaburan dalam peraturan yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji bagaimana tanggung jawab negara dalam mengatasi peserta BPJS yang tidak mampu membayar iuran BPJS akibat Pandemic Virus COVID-19. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana Tanggungjawab Negara kepada Peserta Bpjs Yang Tidak Mampu Membayar Iuran Bpjs Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) ? dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu membayar iuran BPJS yang disebabkan oleh Pandemi Virus Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) ? Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan ( statute approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh peneliti dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis dan teknik interpretasi gramatikal. Peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin setiap orang dalam masyarakat untuk mendapatkan jaminan sosial termasuk masyarakat yang dalam hal ini Peserta BPJS yang tidak mampu membayar iuran BPJS juga berhak atas jaminan sosial yang diberikan oleh Negara. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, Negara memberikan 2 bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Negara adalah program penetapan Penerima Bantuan Iuran bagi masyarakat yang berstatus fakir miskin dan tidak mampu, sedangkan perlindungan hukum represif akan timbul apabila masyarakat merasa dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan adanya permasalahan terkait penetapan Penerima Bantuan Iuran yang peneliti nilai akan tidak efektif mengigat adanya Pandemi Virus COVID-19. Maka dapat dilakukan pelimpahan kewenangan pada daerah untuk mempersingkat waktu dan memastikan kondisi masyarakat dengan kriteria Penerima Bantuan Iuran sesu