Urgensi Pengaturan Terhadap Perang Hibrida Di Era Globalisasi Dalam Hukum Humaniter Internasional

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai munculnya konsep terbaru dari sebuah konflik humaniter yang disebut dengan perang hibrida. Perang hibrida telah memiliki dampak terhadap kaburnya batas-batas model perang yang sebelumnya telah terklasifikasi dalam Hukum Humaniter Internasional. Karakteristiknya yang kompleks berdampak pada sulitnya perang hibrida dimasukkan ke dalam klasifikasi konflik bersenjata Hukum Humaniter Internasional, baik konflik bersenjata Internasional maupun konflik bersenjata Non-Internasional. Penggunaan teknologi membuat perang hibrida menjadi fleksibel secara ruang dan waktu, di lain sisi, pengaturan mengenai dunia siber masihlah sangat minim di Hukum Internasional. Belum adanya aturan yang mengatur mengenai perang modern ini menyebabkan adanya kekosongan hukum dari perang hibrida itu sendiri. Kekosongan hukum menyebabkan sulitnya menangani perang hibrida yang kian besar di era globalisasi yang lekat dengan teknologi yang semakin canggih, sehingga diperlukan adanya identifikasi lebih lanjut akan pengaturan terhadap perang hibrida ke dalam sebuah instrumen Hukum Internasional. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi pengaturan perang hibrida di era globalisasi ? (2) Bagaimana implikasi yuridis pengaturan terhadap perang hibrida di era globalisasi dalam Hukum Humaniter Internasional ? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan pendekatan kasus ( case approach), metode pendekatan perundang-undangan ( statute approach), dan metode pendekatan konseptual ( conceptual approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh Penulis dianalisis dengan metode pengolahan analisis deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada mengenai perang hibrida yang merupakan ancaman langsung yang dapat merubah tatanan instrumen hukum Internasional, terkhusus mengakibatkan kaburnya ambang batas dari Hukum Humaniter Internasional. Kekosongan hukum mengenai perang hibrida menjadi sebuah urgensi perlunya pengaturan akan pelarangan perang hibrida. Sehingga Penulis memberi pandangan akan pertimbangan dalam mengatur pelarangan perang hibrida untuk menciptakan kepastian hukum akan bentuk baru dari sebuah perang di era globalisasi dalam lingkup Hukum Humaniter. Pengaturan ini akan membentuk suatu pendekatan baru dan klasifikasi konflik baru pada Hukum Humaniter Internasional, yaitu Internationalized Internal Armed Conflict, yang memberikan perluasan definisi akan perang. Pengaturan khusus terhadap siber juga menjadi pedoman utama yang juga dibutuhkan dalam menangani perang hibrid