Kewajiban Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa

Penyelenggara pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa disisi lain kepala desa diberi kewajiban sebagai mediator, paham yang dianut Indonesia paham distribusi kekuasaan yang intinya kekuasaan tidak bertupuk pada satu orang, jenis perselisihan dimasyarakat desa yang diselesaikan oleh kepala desa tidak jelas, meningkatnya perkara dipengadilan tentang hak atas tanah dari tahun 2014-2015, proses mediasi dipengadilan kurang maksimal. Aspek ontologi, hakikat kebenaran dan kenyataan, kebenaran penyelesaian perselisihan masyarakat desa yang kemudian penyelesaian ini dilalukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa merupakan penyelengaran pemeritah desa untuk urusan masyarakat desa dalam bidang adminstrasi selain itu kepala Desa juga harus bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Epistemologi, Secara Epistomologi penyelesaian perselisihan masyarakat desa cara yang hendak digunakan untuk mengakhri perselisihan pada masyarakat, mengunakan lembaga yang berada didesa baik itu lembaga yang sudah ada sejak lama maupun lembaga yang akan baru diadakan guna untuk mengakhiri perselisihan masyarakat secara damai. Aspek Aksiologi, mempertanyakan apakah penugasan kepala desa sebagai mediator sudah sesuai dengan tujuan hukum mengingat kepala desa memiliki dua peran yaitu sebagai penyelengarah pemerintahan desa dan sebagai mediator. Rumusan masalah 1). apakah kewajiban kepala desa sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan hak atas tanah masyarakat desa 2). mengapa kepala desa diberi kewajiban sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan hak atas tanah masyarakat desa 3). bagaimana pengaturan penyelesaian perselisihan hak atas tanah masyarakat desa sesuai dengan tujuan hukum Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum (legal research) dengan mengunakan pendekatan filsafati ( philosophical approach), konsep, kasus, sejarah dan undang-undang (statute approacht). teori dan konsep yang digunakan sebagai piasu analisis dalam disertasi ini, teori tujuan hukum, teori keadilan, teori kewenangan, teori penyelesaian sengketa. Hasil penelitian : Pertama Kewajiban Kepala Desa Sebagai Mediator, secara filosofis tujuan Negara Republik Indonesia pembukan alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945, salah tujuan terbentuknya Negara Republik ini untuk menciptakan Perdamaian abadi, secara Yuridis untuk membina memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, Secara Teoritis untuk mengakhir perselisihan para pihak tercipta keadaan seperti semula hidup damai. Kedua Pertimbangan kepala Desa diberi kewajiban sebagai mediator, Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa, kewenangan dari Undang-undang dan berdasarkan hak asal vii usul, pemerintah Desa sangat dekat dengan masyarakat desa. Ketiga penyelesaian perselisihan hak atas tanah masyarakat desa sesuai dengan tujuan hukum, pertama penyelesaian yang berkeadilan yaitu a). kepala desa sebagai mediator b). kepala desa bersama lembaga khusus penyelesaian perselisihan c). jika kepala desa tidak digunakan sebagai mediator maka perlu adanya lembaga khusus menyelesaikan perselisihan hak atas tanah masyarakatan desa, penyelenggara LPMD tentunya harus paham hukum negara, hukum adat dan hukum agama sehingga hasil penyelesaian akan mendekati rasa keadilan. Kedua hukum yang berkepastian, penguatan hak asal usul terkait dengan penyelesaian perselisihan masyarakat desa dengan perda atau perdes dengan meperhatikan peraturan perudang-undangan lain jika diperlukan adanya pejabat khusus yang mencatat akta perdamaian masyarakat desa. Ketiga hukum yang bermanfaat, memberikan manfaat bagi masyarakat desa guna mewujudkan penyelesaian perselisihan cepat sederhana dan biaya ringan