Perwujudan Prinsip Pencemar Membayar Dalam Konstruksi Hukum Lingkungan Indonesia Melalui Pembentukan Regulasi Penerapan Pajak Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan penaganan emisi gas buang kendaraan bermotor di Indonesia dalam perspektif hukum lingkungan indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh semaking tingginya tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang berlaku. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan diantaranya efek gas rumah kaca, penurunan kualitas standar mutu udara, kerusakan lingkungan dan mengganggu kesehatan. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : bagaimana penanganan pemerintah terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor saat ini ? dan bagaimana perwujudan prinsip pencemar membayar dalam konstruksi hukum lingkungan Indonesia melalui pembentukan regulasi penerapan pajak emisi gas buang kendaraan bermotor di Indonesia? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan (statue approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis demgan menggunakan teknik analisis interpretasi/penafsiran terhadap undang undang pajak emisi di negara lain. Bahan hukum yang didapat atau diperoleh pada penelitian ini dihubungkan dan diuraikan secara sistematis dan logis sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penanganan emisi gas buang di Indonesia telah diakomodir dalam beberapa peraturan diantaranya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Perubahan Iklim, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaaca, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang. Namun peraturan terkait belum cukup mengintruksikan teknis pelaksanaan penanganan emisi gas buang kendaraan bermotor. Oleh sebab itu penulis mencari perbandingan konsep pengenaan pajak emisi gas buang kendaraan bermotor di beberapa negara, sehingga penulis memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menerbitkan sebuah peraturan menteri atau undang – undnag untuk implementasi penerapan pajak emisi gas buang kendaraan bermotor. Konsep yang dapat menjadi landasan penerbitan aturan tersebut adalah Prinsip Pencemar Membayar yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu