Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penerapan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena Daerah Kota Malang diberikan kewenangan dalam menyelenggaraaan kesejahteraan sosial namun belum terlaksana dengan benar, karena masih banyaknya lansia yang belum mendapatkan bantuan sosial yang mana hak dari lansia tersebut untuk kesejahteraan di kehidupannya. Dalam hal ini khususnya lansia di Daerah jalan papa kuning dan jalan kalpataru Kota Malang tidak banyak yang mengikuti dalam penyelenggaraan yang diadakan oleh lingkungan mereka seperti posyandu lansia yang mana memberikan pelayanan kesehatan terhadap lansia yang akhirnya mengakibatkan ke...
Kebutuhan RTH di Kota Malang yang kurang dari 30 persen mendorong Pemerintah melakukan revitalisasi ...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas efektifitas pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Re...
Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan pemberian pelayanan lansia...
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait tentang penyelenggaraan penanggulangan benc...
Nur Hasanah, Prof. Dr. Surdarsono, SH., MS., Haru Permadi, SH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ...
Dimitra Giza Jalu Pamungkas, Agus Yulianto, S.H., M.H., Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H. Email:...
Pasal 34 UUD 1945 (setelah amandemen keempat), ayat 2: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial ...
Muhammad Walid Kurniawan , Lutfi Effendi, SH,M. Hum, Bahrul Ulum,SH,MHFakultas Hukum Universitas Bra...
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan pelaksanaan Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Daerah ...
Chofifah Rizma Elvariyani, Shinta Hadiyantina, Haru Permadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl....
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai pembinaan dan pengawasan Dinas Sosial terh...
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daer...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Pasal 63 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tah...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai penerapan pasal 4 ayat (3) huruf d Perat...
Kebutuhan RTH di Kota Malang yang kurang dari 30 persen mendorong Pemerintah melakukan revitalisasi ...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas efektifitas pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Re...
Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan pemberian pelayanan lansia...
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait tentang penyelenggaraan penanggulangan benc...
Nur Hasanah, Prof. Dr. Surdarsono, SH., MS., Haru Permadi, SH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ...
Dimitra Giza Jalu Pamungkas, Agus Yulianto, S.H., M.H., Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H. Email:...
Pasal 34 UUD 1945 (setelah amandemen keempat), ayat 2: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial ...
Muhammad Walid Kurniawan , Lutfi Effendi, SH,M. Hum, Bahrul Ulum,SH,MHFakultas Hukum Universitas Bra...
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan pelaksanaan Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Daerah ...
Chofifah Rizma Elvariyani, Shinta Hadiyantina, Haru Permadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl....
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai pembinaan dan pengawasan Dinas Sosial terh...
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daer...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Pasal 63 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tah...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai penerapan pasal 4 ayat (3) huruf d Perat...
Kebutuhan RTH di Kota Malang yang kurang dari 30 persen mendorong Pemerintah melakukan revitalisasi ...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas efektifitas pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Re...