Tinjauan Atas Pemenuhan Hak – Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan Terhadap Jalur Pemandu Bagi Tunanetra Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Malang)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 terhadap Jalur Pemandu Khusus Tunanetra di Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh ketidak sesuaian penerapan jalur pemandu khusus tunanetra di Kota Malang yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak – hak bagi penyandang disabilitas. Karya tulis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 berdasarkan standar perlindungan hak – hak penyandang disabilitas yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities dan upaya yang harus diperhatikan dan dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan metode diatas, Pemerintahan Kota Malang belum memberikan perhatian khusus kepada para penyandang disabilitas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang tidak pernah memperhatikan asas partisipasi dimana peran penting para penyandang tunanetra diabaikan. Oleh sebab itu, Pemerintahan Kota Malang perlu memperhatikan informasi serta saran – saran yang diberikan oleh penyandang tunanetra terkait kebutuhan mereka yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus tunanetra di Kota Malan