Pemenuhan Kewajiban Pelaku Pembangunan Untuk Memberikan Keterbukaan Informasi Pemasaran Kepada Calon Pembeli Bangunan Rumah Deret (Studi Kasus Di Kota Malang)

Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena di lapangan masih terdapat permasalahan hukum antara pihak Calon Pembeli dengan Pelaku Pembangunan maupun sebaliknya sehingga penulis ingin mengetahui terlaksananya keterbukaan dan kebenaran dalam pemberian informasi yang diberikan oleh pihak pelaku pembangunan pada saat nelakukan pemasaran. Penelitian Skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pemenuhan kewajiban pelaku pembangunan sesuai amanat pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Juncto Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 2. Apa saja hambatan yang dialami oleh pelaku pembangunan sesuai amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Juncto pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2019. Kemudian penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kuisioner, dan studi dokumen. Data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di lapangan masih terdapat pelaku pembangunan yang tidak melaksanakan keterbukaan informasi terkait dengan sistem pembayaran, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, sehingga menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi diakibatkan oleh faktor hukum yaitu Undang-undang yang kurang spesifik, faktor penegak hukum untuk melakukan upaya prefentif, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada, dan faktor kebudayaan atau kebiasaan untuk tidak melaporan kejadian hukum yang dapat merugikan orang banyak. Selain itu hambatan yang terjadi oleh pihak pelaku pembangunan yaitu ada 2 faktor yaitu hambatan hukum dan hambatan non hukum. Hambatan hukum meliputi kurangnya pengetahuan tentang peraturan menteri PUPR, informasi dalam brosur tidak dimasukkan ke perjanjian. Selanjtnya hambatan non hukum meliputi modal dan tuntutan pekerjaan pelaku pembanguna