Efektivitas Pelaksanaan Pasal 11 Ayat (2) Huruf B Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Studi Di Wilayah Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur)

Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Jawa Timur belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Jawa Timur banyak menuai berbagai permasalahan sehingga menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis pelaksanan dari penerbitan SIPI di Jawa Timur, menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan penerbitan SIPI. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumen- dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan penerbitan SIPI di Jawa Timur masih terdapat ketidaksesuaian seperti halnya waktu dan biaya dalam pelaksanaan penerbitan izin tersebut. Hal ini terjadi karena kultur dari masyarakat nelayan sendiri yang sulit untuk memahami persyaratan dan perosedur penerbitan SIPI, adanya peran jasa perizinan atau calo, terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, dan kurangnya SDM dalam pelaksanaan penerbitan SIPI di Jawa Timur. Berdasarkan kekurangan tersebut, rekomendasi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk meminimalisir permasalahan mulai dari, melakukan pendekatan emosional dengan cara melakukan komunikasi secara langsung untuk merubah kultur dan paradigma masyarakat nelayan dalam memberikan pemahaman terkait pelaksanaan penerbitan SIPI, evaluasi terhadap terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, pengawasan yang ketat terhadap peran calo, perlu penambahan SDM, dan penyederhanaan persyaratan dan prosedur penerbitan SIPI agar implementasi kebijakan berjalan efektif sesuai dengan aturan yang telah ditetapka