Perwujudan Amnesti Pajak Humanistik Religius Berkeadilan

Amnesti pajak tahun 2016 belum berhasil secara objektif maupun secara subjektif. Ukuran objektif amnesti pajak adalah repatriasi harta dan uang tebusan amnesti pajak yang belum diimbangi dengan pembentukan karakter subjektif Wajib Pajak (WP). Objektivitas amnesti pajak merupakan logosentrisme materialis yang abai terhadap nilai-nilai lokalitas. Nilai-nilai lokalitas yang dimarjinalkan dalam amnesti pajak merupakan nilai-nilai ideologis berbangsa dan bernegara. Landasan moral amnesti pajak seyogyanya dijiwai nilai religius dan nilai-nilai humanistik sebagi praksisnya sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial Pancasila. Upaya mewujudkan nilai-nilai humanistik (tepa selira, gotong royong, dan tat twam asi) dalam bingkai religiositas pada amnesti pajak melalui dekonstruksi. Peneliti menggunakan historisitas, rasionalitas, dan aktualitas pemikiran Latif (2011) untuk menghasilkan usulan konsep amnesti pajak humanistik religius berkeadilan (HRK 1). Peneliti mengembangkan metode penelitian dengan menambahkan metode preskriptif Pancasila untuk memproyeksikan konsep amnesti pajak HRK 1 menjadi praksis amnesti pajak HRK 2 yang tidak terbatas pada amnesti pajak namun juga pada revisi amandemen Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Hasil wawancara mendalam dengan informan-informan penelitian yang terlibat langsung dalam penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan amnesti pajak peneliti susun dalam tema-tema yang dilengkapi dengan kontemplasi olah akal dan rasa. Peneliti menemukan konsep amnesti pajak menggunakan pemikiran keadilan utilitarian berlandaskan asas proporsionalitas, tentunya tidak sesuai dengan nilai keadilan humanistik religius Pancasila. Amnesti pajak lebih mengedepankan kepastian hukum dari pada pemenuhan rasa keadilan sebagai konsekuensi logis dari kebijakan amnesti pajak. Hasil penelusuran teks modernitas (individualis, rasionalis, dan materialis) selanjutnya peneliti silang atau coret. Upaya memusatkan nilai humanistik religius pada amnesti pajak dengan mengganti asumsi objektivitas (materialis) dengan asumsi subjektivitas (sosial religius). Nilai-nilai keadilan Pancasila yaitu humanistik (tepa selira, gotong royong, dan tat twam asi) dalam bingkai religiositas sebagai perwujudan keadilan sosial berlandaskan Pancasila dipusatkan dalam kebijakan amnesti pajak dan kebijakan yang terkait lainnya. Usulan konsep amnesti pajak yang mengedepankan nilai humanistik (tepa selira, gotong royong, dan tat twam asi) sebagai praksis bagi WP maupun otoritas pajak dalam bingkai religiositas. Hasil penelitian memberikan kontribusi teori melalui usulan konsep amnesti pajak dan revisi RUU KUP yang humanistik religius berkeadilan. Kontribusi praktiknya dengan menjadikan nilai religius sebagai landasan moral bagi otoritas pajak maupun WP dan nilai humanistik sebagai praksisnya dalam wujud amnesti pajak dan revisi RUU KUP yang HRK 2