Analisis Yuridis Ketentuan Hak Mendapatkan Upah Bagi Pekerja Yang Menjalankan Tugas Serikat Pekerja

Adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja menimbulkan sebuah hubungan, yaitu hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja. Hubungan kerja merupakan satu hal yang paling esensial dalam hukum ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan dengan adanya hubungan kerja telah melahirkan hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Salah satu hak yang dimiliki pekerja adalah kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Peran serikat pekerja sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan industrial yang baik dan harmonis. Serikat pekerja berfungsi sebagai penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Untuk memenuhi fungsi tersebut, serikat pekerja memiliki tugas agar terciptanya hubungan industrial yang baik dan harmonis. Namun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat permasalahan terkait ketentuan hak mendapatkan upah bagi pekerja yang sedang menjalankan tugas serikat pekerja. Penelitian hukum ini membahas tentang ketentuan hak mendapatkan upah bagi pekerja yang menjalankan tugas serikat pekerja, dengan rumusan masalah : (1) Apa batasan tugas serikat pekerja yang diatur dalam Pasal 93 ayat 2 huruf h Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? (2) Apakah mogok kerja termasuk kedalam ruang lingkup tugas serikat pekerja sesuai Pasal 93 ayat 2 huruf h Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan metode studi pustaka (library research). Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan : (1) Tugas serikat pekerja merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja/serikat pekerja. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kriteria agar dapat dikatakan sebagai tugаs sеrikаt pеkеrjа. Sеhinggа pekerja yang melakukan tugas serikat pekerja tetap berhak mendapatkan upah atas persetujuan pengusaha dan dijamin pelaksanaannya oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang Serikat Pekerja. (2) Mogok kerja tidak termasuk kedalam tugas serikat pekerja karena mogok kerja merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pekerja/serikat pekerja, sedangkan tugas serikat pekerja merupakan kewajiban pekerja/serikat pekerja yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dalam hal ketentuan mendapatkan upahnya pun berbeda. Mogok kerja tidak memerlukan persetujuan dari pengusaha sedangkan tugas serikat pekerja memerlukan persetujuan dari pengusah