PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARGA BINAAN ATAS KESELAMATAN JIWA AKIBAT KEBAKARAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28 D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin perlindungan hak-hak tiap warga negaranya tanpa terkecuali termasuk kepada Narapidana. Meskipun Wargabinaan merupakan orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran atau kesalahan, Negara tetap harus menjamin perlindungan kepada Wargabinaan. Akan tetapi, dikarenakan status yang di dapat Wargabinaan, masih ada pelanggaran terhadap hak-hak mereka selama mereka di masa pembinaan. Berdasarkan hal inilah Penulis mengangkat judul skripsi; Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Binaan Atas Keselamatan Jiwa Akibat Kebakaran Dihubungkan Dengan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang menjadi permasalahan dalam Penulisan ini adalah tentang kedudukan wargabinaan, implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak wargabinaan serta kendala dalam penerapan hak-hak wargabinaan. Metode Penelitian deskriptif analitis ialah penelitian yang menjabarkan fakta hukum ataupun aturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensip terkait objek yang diteliti, yang dihubungkan dengan teori hukum pada pelaksanaannya terkait permasalahan yang sedang diteliti untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banceuy dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanggerang. Hasil Penelitian ini menujukan bahawa adanya Perlindungan hukum terhadap hak Wargabinaan di indonesia meskipun wargabinaan merupakan orang yang melakukan kejahatan tetap memiliki hak- hak yang harus dilindungi dengan adanya Undang-Undang Dasar Pasal 28 D ayat (1) dan juga adanya perlindungan hukum preventif, ada pun wujud dari perlindungan ini merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan mengenai keselamatan dan hak-hak wargabinaan di indonesia seperti HAM nomor 4pas-459.pk.01 tentang standar proteksi tentang ganguan keamanan dan ketertiban lapas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung pada Pasal 17 ayat (1) yang secara tekstual megatur mengani keselamatan dari bahaya kebakaran, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang standar bangunan. Dan Pasal 4 Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT) tentang Standar hidup layak dalam lembaga pemasyarakatan protokol operasional anti penyiksaan, namun implementasi perlindungan hukum terhadap penerapan hak keselamatan terdapat kendala yang diakibatkan oleh keadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang masih mengalami overcapasitas yang mengakibatka keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang mengakibatkan penerapan hak wargabinaan terkendala dan belum optimal. Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Narapidana, Lembaga Pemasyarakata