PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG DIANCAM OLEH KREDITUR DALAM PINJAM MEMINJAM BERBASIS ONLINE DIKAITKAN DENGAN PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Banyaknya perusahaan pinjam meminjam berbasis online membuat masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan, tetapi dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang harus diperhatikan salah satunya legalitas pinjaman online legal/illegal. Ancaman yang timbul saat penagihan telah melanggar hak-hak dbeitur sebagai konsumen serta hak asasi manusia. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini berupa perlindungan hukum debitur yang diancam oleh kreditur dalam pinjam meminjam berbasis online dikaitkan dengan prespektif hak asasi manusia, pengaturan penyelesaian permasalahan yang diancam oleh kreditur serta untuk mengetahui upaya penyelesaian permasalahan penyelesaian debitur yang diancam oleh kreditur dalam pinjam meminjam berbasis online dikaitkan dengan prespektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab atau menganalisis rumusan masalah pada penelitian ini yaitu menggunakan metode desktriptif analisis yaitu menggambarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan teoriteori hukum terkait perlindungan hukum. Metode pendekatan penelitian ini yuridis normatif artinya mengkaji penerapan norma hukum positif. Tahap penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan yaitu seperti primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagaimana Pelrindungan hukum debitur yang terdapat pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain itu dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia OJK memberikan upaya penyelesaian permasalahan dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan guna mempermudah penanganan atau pengaduan permasalahan debitur dan kreditur dalam pinjam meminjam berbasis online. Upaya penyelesaian permasalahan debitur yang menjadi korban ancaman kreditur dapat menghubungi OJK melalui aplikasi portal perlindungan konsumen (APPK) atau (Kontak 157) selain itu debitur yang menjadi korban ancaman atau adanya indikasi pelanggaran melawan hukum hingga pelanggaran hak asasi manusia debitur wajib melaporkan kepada pihak kepolisian republic Indonesia. Kata Kunci: perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Pinjam Meminjam Berbasis Onlin