DISPARITAS SANKSI PIDANA DALAM JENJANG PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGEDARAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Peredaran narkotika di Indonesia dalam masa pandemic ini naik menjadi 1,95% dari 1,80% di 2019. Peredaran sabu yang berhasil diamankan juga memiliki barang bukti yang cukup fantastis seperti di Cibadak dengan berat 404 kg dan di Serang dengan berat 786 kg. Sanksi pidana yang diberikan oleh hakim terhadap pengedar di beberapa putusan justru berbeda-beda bahkan ada yang diturunkan dari hukuman mati menjadi hukuman pidana penjara. Disparitas sanksi pidana ini cukup membuat keresahan di masyarakat karena dengan seperti itu kurang adanya efek jera terhadap pelaku serta oknum-oknum lain yang akan melakukan kejahatan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengkaji permasalah berupa bagaimanakah pelaksanaan disparitas pada jenjang pengadilan terhadap pengedaran narkotika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dan agaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas dalam suatu putusan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif analitis yang menggambarkan permasalahan dan dianalisa dengan teori-teori hukum dan metode pendekatan berupa yuridis normatif yang menggambarkan penelitian menggunakan pendekatan teori, norma dan asas yang berlaku. Tahap penelitian yang dilakukan berupa penelitian kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta adanya penelitian lapangan kepada pihak yang berkaitan untuk menunjang data-data peneliti. Teknik pengumpulan data terdiri atas studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun, analisis data menggunakan yuridis kualitatif yang menggambarkan secara sistematis suatu realita yang bertitik tolak dari peraturan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa disparitas sanksi pidana dalam jenjang pengadilan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan belum tercapai yaitu berupa pencegahan dan penegakkan hukum untuk melindungi masyarakat. Teori absolut yang diimplementasikan melalui hukuman mati diatur oleh Undang-Undang Narkotika, yang mana teori absolut memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat namun hakim menurunkan hukuman mati menjadi hukuman penjara. Upaya untuk meminimalisir disparitas sanksi pidana berupa adanya pedoman pemidanaan, adanya batasan asas nulla poena sine lege untuk membatasi kebebasan hakim dalam memutus perkara Kata kunci : Disparitas, Pengedar Narkotika, Tujuan Pemidanaa