KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH JALAN TOL SERANG – PANIMBANG YANG TIDAK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan. Salah satunya hal yang belum dijabarkan, adalah Desa Catang Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang menuntut keadilan meminta pembayaran ganti rugi lahan yang di bangun tol Serang-Panimbang sesuai harga putusan pengadilan Kelas 1A Serang. pada putusan pengadilan kasus perdata nomor :117/Pdt.G/2018/PN.Srg diperkuat dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomer 96/PDT/2020 menetapkan berdasarkan hukum harga tanah milik para penggugat yang dijadikan proyek pembangunan jalan tol SerangPanimbang akan tetapi kasus tersebut belum sepenuhnya beres dikarenakan pihak kementrian PUPR melakukan kasasi sampai ke Mahkamah Agung dengan Nomer 160K/PDT/2022 akan tetapi mahkamah agung meneolak kasasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan melalui pendekatan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskripsi-analitis, yaitu menggambarkan suatu peraturan perundangundangan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan teori hukum dan dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat. Teknik pengumpul data dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepustakaan) melalui inventarisasi berbagai produk aturan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, semua kegiatan itu dilakukan dengan sistematis dan terarah. Pada penelitian ini data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif. Pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan Tol Serang – Panimbang sudah sesuai dengan putusan pengadilan sudah dilakukannya musyawarah dengan surat Nomor: 194/12-36.04/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal musyawarah bentuk ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Serang-Panimbang, walaupun sesungguhnya pemberian undangan tersebut disampaikan secara tidak patut, oleh karena disampaikan dalam waktu yang sangat terbatas, akan tetapi memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang menghasilkan sampai dengan 3 (tiga) kali panen, dengan perhitungan setiap panen menghasilkan gabah yang apabila diperjualbelikan untuk setiap 1 Kg gabah kering biasa dijual dengan kisaran harga Rp. 5.500 x luasan tanah yang ditanami padi (rata-rata dalam 1000 m2 mendapatkan 1000 Kg gabah) x 3 kali masa panen, selain Bahwa selain perhitungan kerugian non fisik seperti penilaian Premium, biaya transaksi, kompensasi masa tunggu, juga ternyata wajib diperhitungkan sisa-sisa Kata kunci : ganti rugi, pengadaan tanah, jalan tol serang-panimban