PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KREDITUR PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ATAS PENGAMBILAN SECARA PAKSA JAMINAN FIDUSIA MILIK DEBITUR

Debitur yang menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen untuk memperoleh dana untuk melakukan pelunasan pembelian satu unit mobil kepada dealer. Perusahaan pembiayaan konsumen membiayai pelunasan tersebut dengan perjanjian pembiayaan dengan cara dilakukan pembayaran diangsur. Namun terjadi wanprestasi dari debitur yang dianggap mengabaikan kewajibannya sehingga terjadi perbuatan melawan hukum dari kreditur. Tindakan tersebut tidak dibenarkan secara hukum sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak bertindak sesuai dengan prosedurnya yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi debitur. Dalam penelitian ini penulis mempertanyakan bagaimanakah perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil secara paksa agunan milik debitur, bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia atas pengambilan objek jaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur, dan bagaimana perlindungan hukum bagi debitur atas pengambilan objek jaminan yang dilakukan oleh kreditur. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif dengan deskriptif analitis dengan menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan. Data diperoleh melalui penelitian yang pelaksanaannya melalui peraturan hukum, asas hukum yang terdapat dalam bukubuku kepustakaan, misalnya peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan makalah hukum. Hasil penelitian bahwa perbuatan melawan hukum oleh kreditur terjadi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Tindakan tersebut berdasarkan hubungan hukum hutang-piutang yang dituangkan kedalam perjanjian pembiayaan. Perusahaan pembiayaan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian terhadap debitur sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1356 KUHPerdata. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia harus melalui pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela dan adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur dalam cidera janji. Perlindungan hukum terhadap debitur pemberi jaminan fidusia didasarkan kepada UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana debitur dilindungi secara hukum untuk menggunakan secara wajar objek jaminan fidusia yang telah diikat dengan perjanjian jaminan fidusia tersebut. Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Pelaksanaan Eksekusi, Perusahaan Pembiayaa