STATUS PERKAWINAN ADAT KALANGKAH PADA MASYARAKAT DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO KOMPILASI HUKUM ISLAM

Skripsi dengan judul “Status Perkawinan Adat Kalangkah pada Masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Kompilasi Hukum Islam” ini merupakan hasil dari penelitian lapangan atau wawancara guna menjawab pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang syarat sah perkawinan? Bagaimana implementasi syarat sah perkawinan pada perkawinan adat kalangkah dalam masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka? Bagaimana keabsahan pernikahan adat kalangkah pada masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Kompilasi Hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu salah satu cara yang digunakan dalam memperoleh gambaran mengenai masalah keabsahan status perkawinan adat kalangkah, serta data penelitian yang dipakai yaitu melalui cara mewawancarai tokoh masyarakat serta pihak instansi Pengadilan Agama guna mendapakan informasi dari pihak yang bersangkutan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dimana penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan juga data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan mengenai pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Yang pertama, mengenai aturan syarat sah perkawinan yang terdapat dalam Pasal 14 KHI yang merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Yang kedua, bahwa dalam praktik pelaksanaan perkawinan adat kalangkah ini telah sepenuhnya mengimplementasikan rukun dan syarat sah nikah, namun tanpa adanya tujuan pernikahan. Yang ketiga, bahwa perkawinan ini merupakan perkawinan yang dicela oleh agama Islam, keabsahan status perkawinan adat kalangkah ini bentuknya sah namun tujuannya haram dan dicela oleh agama. Dan hal ini bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci: Perkawinan, Adat Kalangka