PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR TERHADAP HARTA KREDITOR YANG MASUK DALAM BUDEL PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANGKEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG jo UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Adanya ketidakselarasan penafsiran dan pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara horizontal. Isi dari ketentuan pada Pasal 56 dan Pasal 59 UU Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan saling tumpang tindih sehingga tidak menimbulkan rasa aman bagi kreditor separatis pemegang hak tanggungan dan mempertanyakan mekanisme mana yang menjamin kewenangannya dalam penerapan hukum dalam asas kepastian hukum apabila debitor pailit dan dipailitkan seperti yang tertuang dalam sertifikat hak tanggungan yang mengikat debitor dan kreditor, Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor pemegang hak tanggungan atas masuknya objek tanggungan dalam boedel pailit, serta untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum boedel pailit dari harta debitor menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai perlindungan hukum kreditor terhadap harta kreditor yang masuk dalam budel pailit. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian terhadap data pustaka sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitataif. Kesimpulan yang dapat didapatkan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan adalah akibat hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor pemegang hak tanggungan atas masuknya objek tanggungan dalam Boedel Pailit adalah akibat pernyataan pailit bagi kreditor yaitu kedudukan para kreditor adalah sama (paritas creditorium) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (pari passu pro rata parte) Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang haknya didahulukan yaitu kreditor separatis. Sedandkan upaya hukumnya adalah penekanan terhadap ketentuan Pasal Pasal 100 jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lah yang dapat dilakukan kreditor separatis ketika terjadi “pelumpuhan” hak kreditor separatis dalam mengeksekusi harta debitor. Kedudukan hukum boedel pailit dari harta debitor menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Kreditor Separatis, Hak Tanggunga