PERTANGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEKERASAN YANG DIALAMI OLEH TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pekerja migran merupakan pemegang hak asasi secara universal, dimana hak dan kewajibanya telah dimuat dan dilindungi dalam peraturan organisasi dunia PBB dalam konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dan angota keluarganya pada tahun 1990 di Amerika Serikat. Indonesia dengan sejarahnya mengirim pekerja migran terbanyak kedua di asia tenggara telah meratifikasinya karena menjadi kebutuhan untuk melindungi buruh migran Indonesia, buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sangat rentan terhadap kejahahatan tindak kekerasan, penyikasaan, dan penghukuman. Perlindungan dan pemenuhan hak buruh migran Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah bersama lembaga dan badan-badan yang berwenang. Metode penelitian yang dilakukan dengan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum dimana berbasis pendekatan undang-undang sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian dan memberikan sudut pandang analisis melalui kasus. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analis dan perspektif analisis untuk memberikan saran dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan bahwa pekerja migran Indonesia yang bekerja luar negeri sangat rentan terhadap tindak kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Perlindungan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diperoleh sejak proses pra-penempatan, penempatan dan purna penempatan berlangsung. Menjadi pertanggungjawaban pemerintah melalui lembaga dan badan, untuk mengedepankan kerjasama bilateral bersama negara tujuan penempatan dan menekan Memorandum of Understanding (MoU) perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum proses penempatan di negara tujuan untuk menekan pekerja migran ilegal dan pelanggaran terhadap hak atau kekerasan pekerja migran Indonesia. Permohonan pendampingan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 per-bulan juni menempati pengaduan pendampingan akibat kekerasan terbanyak mencapai 56%. Agar terpenuhinya hak pekerja migran, negara Indonesia sebagai pemberi jasa yang mempunyai posisi tawar memiliki kewenangan untuk menekan pembuatan nota kesepakatan dan mewajibkan negara penempatan meratifikasi kebiasaan internasional buruh migran. Kata Kunci : Hak, Pekerja Migran Indonesia, Pertanggungjawaban, Kekerasa