PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ATAS PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN TRANSPORTASI ONLINE YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA

Transportasi online merupakan layanan jasa pengangkutan berbasis teknologi dengan menggunakan internet dalam seluruh kegiatannya, seperti dalam pemesanan, pemantauan jalur, transaksi pembayaran maupun penilaian pelayanan. Salah satu perusahaan aplikasi layanan jasa transportasi yaitu GRAB. Dalam salah satu pelaksanaan pengangkutan,TA sebagai penumpang mengalami penambahan biaya yang tidak sesuai dengan semestinya oleh pengemudi. Sehingga dalam penulisan hukum ini mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang atas pengenaan biaya tambahan transportasi online yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagaimana akibat hukum terkait pengenaan biaya tambahan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online terhadap penumpang dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagaimana upaya penyelesaian atas pengenaan biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu studi kepustakaan yang didasarkan pada data sekunder dan didukung oleh penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang perlindungan hukum terhadap penumpang atas pengenaan biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan metode yuridis kualitatif yang merupakan hasil data yang diperoleh dari data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara sistematis dengan menggunakan bahasa hukum. Dalam pelaksanaan pengangkutan transportasi online, penumpang merasa dilindungi dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak-Hak penumpang diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Akibat hukum apabila hak-hak penumpang tidak dipenuhi maka terjadinya perbuatan melawan hukum. Apabila pengemudi tidak memenuhi hak dan merugikan penumpang maka harus mengganti kerugian tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam kode etik GRAB diatur mengenai penambahan biaya di luar tarif yang tertera/ditentukan di aplikasi Grab tanpa sepengetahuan dan persetujuan penumpang. Apabila pengemudi melakukan hal tersebut akan diberikan peringatan dan bisa sampai pemutusan hubungan kerja. Upaya Hukum yang dapat dilakukan yaitu penumpang melakukan pengaduan ke pihak GRAB, lalu akan dilakukan klarifikasi oleh para pihak dan jika tidak ada penyelesaian maka akan diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian permasalahan dapat dilakukan dengan litigasi maupun non litigasi. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Transportasi Online, Ganti Rug