KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS JAWA BARAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.

Pembuatan perjanjian dapat dilakukan baik secara tertulis dan secara lisan. Dalam hal ini perjanjian yang tertulis bisa dibuat baik melalui akta di bawah tangan berupa akta atau draft otentik. Bentuk perjanjian yang dimaksud dengan dibuat dengan cara tertulis oleh para pihak adalah dalam bentuk “akta “otentik yang dibuat dan disaksikan oleh Notaris. Secara kelembagaan, Notaris saat melakukan tugas fungsi jabatannya, diawasi beberapa lembaga, yaitu oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN), Majelis Kehormatan Notaris (MKN), Dewan Kehormatan Notaris (DKN), dan Ikatan Notaris Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Atas dasar itu, data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui batasan dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan kinerja yang dilakukan oleh Pejabat Notaris di Jawa Barat sudah mampu diatasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kata Kunci : Notaris, MPW, MKN, Ikatan Notaris Indonesia, dan DKN