TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SPORADIK DI KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATUAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Jo PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANA

Dalam Penulisan hukum ini menggambarkan suatu permasalahan mengenai suatu hambatan-hambatan Hukum dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sporadik Pertama Kali yang dimana menjaminya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Milik Adat. Pada permasalahan tema tersebut dilatar belakangi adanya suatu permasalahan terhadap Pendaftaran tanah di Kabupaten Bandung di mana hambatan tersebut bermula dari adanya penambahan biaya yang memberatkan masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan adanya ketidak sesuaian aturan dari jangka waktu penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan yang sudah ditentukan yang dimana dari dampak tersebut mengurangi minat untuk masyarakat mendaftarkan tanah secara sporadik, dan menghambatnya menjamin Kepastian Hukum terhadap masayarakat sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan adanya Pendaftaran Tanah diwajibkan untuk didaftarkan sehingga terwujudnya perlindungan hukum dalam hukum pertanahan indonesia yang sesuai terhadap tujuan UUPA. berbagai faktor yang mepengaruhi masyarakat karena itupermasalahanya adalah mengapa terjadinya ada penghambatan dalam pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Bandung dan bagaimana upaya mengatasi terjadinya hambatan dalam pendaftaran tanah secara sporadik tesebut. Yang mana Identifikasi masalah mengenai Bagaimana Proses Pendaftaran Tanah Sporadik Pertamakali Dihubungkan Dengan Penerbitan Sertifikat ? dan Apa yang Menjadi Faktor Penghambat Pendaftrana Tanah Sporadik Pertamakali Di Kabupaten Bandung dan Bagaimana Upaya mengatasinya ?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif Analisis dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, lokasi peneltian di Desa Jelekong Kabupaten Bandung, alat pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan dan wawancara, Teknis analisis yang di gunakan yaitu berupa analisis Yuridis Kualitatif. Dari hasil pada penelitian penulisan hukum di atas, memperoleh jawaban atas suatau permasalahan hambatan-hambatan pada pelaksanaan Pendaftaran tanah yaitu berupa Faktor Kebijakan pemerintah dalam memantau setiap aparatur dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sporadik atau oknum yang merugikan masyarakat, faktor adanya pembahan biaya yang tidak sesuai dengan atauran yang ada, faktor anggapan diperlukanya waktu yang terlampau lama dalam penerbitan sertifikat tanah, upaya-upaya yang harus di lakukan oleh Kantor Pertanahan untuk mengatasi terjadinya hambatan-hambatan pendaftaran tanah tersebut yakni dengan adanya pemeriksaan berkala dalam penerbitan sertifikat terhadap berkas-berkas yang tertimbun tidak teselesaikan pada kantor pertanahan dan melaksanakanya sosialisasi atau penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat dalam pelaksanaan pendafataran tanah secara sporadik tahapan awal sampai kepada penerbitan sertifikat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci : hambatan pendaftaran tanah, kepastian huku