IMPLEMENTASI HAK ANGKET DPR RI DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERINTAH

Ada tiga fungsi utama DPR, ketiga fungsi utama itu yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, serta Fungsi Pengawasan. Pengawasan (controlling) yakni sebuah aktivitas yang diperuntukan guna menjamin supaya perlaksanaan negara sesuai dengan rencana. fungsi pengawasan serta anggaran, jika penyelenggaraan fungsi anggaran oleh DPR pastinya dengan berbarengan melaksanakan juga fungsi pengawasan dimana di dalamnya wajib adanya sistem checks and balances. Perdebatan terkait hak angket DPR kepada Pemerintah yang sekarang ini ada memunculkan banyak respon dalam masyarakat sebab terdapat masalah masalah yang terdapat dalam langkah pnelusuran aturan, khususnya pada hal yang berkaitannya antara hukum dengan kepentingan politik yang saling bersinggungan. Apakah penyelenggaraan hak angket oleh DPR masih sifnifikan guna pemerintahan kontemporer sampai pemerintahan yang akan mendatang. Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, metode yuridis normatif yakni metode yang dilandaskan pada bahan hukum primer dengan mempelajari teori, konsep, asas hukum serta aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian teknik analisis deskriptif yang berencana untuk memberikan garis besar yang wajar, sistematis dan komprehensif tentang peraturan perundang-undangan yang terdapat sekarang ini bekerjasama menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada, Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis terdiri dari menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, teks, majalah, hasil penelitian, ensiklopedia, dll. Hasil penelitian Menyatakan Penggunaan Hak angket diatur pada UUD 1945 Pasal 20 ayat 1, Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD dan secara Rigid diatur dalam Peraturan DPR nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, yang menjadi objek dari selanjutnya pada undang-undang ini diperjelas pada penjelasan pasal 79 ayat 3 Undang-undang nomor 17 tahun 2014 dan Hak angket hanya menjadi seperti mission impossible dengan tidak mengetahui arah kemana muara dari Hak angket tersebut, jelas saja sejak dimulai tercatat pada tahun 1950 hak angket digulirkan hingga saat ini tidak ditemukan konsekuensi logis dari penggunaan hak angket tersebut seperti halnya yang termaktub pada UU No 6 tahun 1954 tentang Hak Angket maupun Undang-undang nomor 17 tahun 2014, Hingga Peraturan DPR nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPR. Sulitnya penggunaan hak angket tersebut disinyalir karena ketidak pahaman anggota DPR memahami esensi dari penggunaan Hak angket tersebut yang diberikan oleh UUD 1945. Kata Kunci : Hak Angket, DPR RI, Pengawasan, Pemerinta