IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PENERTIBAN PEDAGANGKAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PANGKALPINANG)

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar diindonesia. Kasus PKL ini dinilai banyak pihak sebagai suatu bentuk dari kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin. Kota Pangkalpinang merupakan salah satu kota yang juga bannyak dihuni oleh para pedagang kaki lima. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis tuurun kelapangan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan informan penelitian. Keberadaan PKL di Kota Pangkalpinang selama ini telah menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya membuat kota menjadi tidak tertib, kotor dan menimbulkan kemacetan. Selama ini Tindakan penertibantelah dilakukan oleh aparatur SatpolPP. Kegiatan penertiban peddagang kaki lima yang dillakukan oleh para aparatur penertiban biasanya dalam bentuk pengusiran terhadap para PKL tersebut. Tidak jarang juga apparat penertiban malakukan penggusuran dan penyitaan terhadap tempat berjualan PKL yang masih membandel dan tidak mendengarkan para petugas. Namun penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pangkalpinang selama ini dilakukan belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa factor, sperti: (1) Belum adanya hukuman yang tegas terhadap para PKL yang masih berjualan dipinggir jalan walaupun telah berulang diperingati oleh petugas. Hukuman yang diberikan selama ini hanya bersifat adminnistratifnatau teguran-teguran, pengusiran dan penyitaan barang PKL untuk sementara waktu. (2) Pemerintah Kota Pangkalpinang belum konsisten dan kompak dalam menyikapi keberadaan PKL di Kota Pangkalpinang. Hal ini terlihhat dengan dilakukannya kutipan retribusi terhadap PKL yang berjualn di zona merah, sedangkan keberadaan PKL itu sendiri dilarang dalam Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat. Kesimpulan dari penelitian, bahwa penertiban pedagnag kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang sudah berjalan dengaan baik sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, namun ada beberapa kendala dalam penertiban pedagang kaki lima tersebut. Saran dari penelitian ini adalah yang pertama agar satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang menambah sumber daya dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima, kedua memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan yang ketiga memberi sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Kata Kunci: Implemetasi Kebijakan dan Penertiba