IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN PASAL 60C UU NO. 50 TAHUN 2009 DI POSBAKUM PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA (STUDI PADA PBH PERADI TASIKMALAYA)

Hukum sejatinya harus dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa adanya perbedaan terutama perihal harta. Akan tetapi prinsisp persamaan dimata hukum tersebut kenyataan dilapangannya susah dilaksanakan dikarenakan dalam berperkara di Pengadilan haruslah mengeluarkan biaya, sehingga untuk masyarakat miskin sering terkendala akan hal tersebut. POSBAKUM hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut karena bertujuan sebagai lembaga Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pelaksanaan pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PBH Peradi Tasikmalaya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya?, Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PBH Peradi Tasikmalaya kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dalam mendapatkan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya?, Bagaimana upaya–upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala implementasi Bantuan Hukum kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya?. Metode penelitian skripsi ini menggunakan spesifisikasi penelitian deskripsianalitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sudah sesuai aturan Pasal 60C UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tetapi menurut Penulis implementasinya masih kurang efektif dikarenakan beberapa faktor yang menghambat. Adapun faktor-faktor yang menghambat di dalam pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut: faktor kurangnya pemahaman masyarakat yang kurang terhadap hukum dan juga kurang informasi mengenai hak-hak mereka dalam mendapaatkan bantuan apabila berhadapan dengan hukum, faktor nilai kontrak atau anggaran yang rendah jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus ditangani, faktor sarana dan fasilitas yang kurang menunjang. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala implementasi Bantuan Hukum kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yaitu melakukan penyuluhan hukum, pengajuan kenaikan anggaran, Pembinaan petugas POSBAKUM, komunikasi dengan internal Pengadilan mengenai ruangan fasilitas, dan menyiapkan metode pelayanan yang simple dan mudah dipahami. Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pos Bantuan Hukum, Faktor-faktor penghambat pos Bantuan Hukum