DAMPAK INKONSISTENSI PROSEDUR KEBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP PENINGKATAN HUMAN TRAFFICKING ASAL INDONESIA DI SINGAPURA

Bekerja merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati, bekerja ke luar negeri merupakan suatu pilihan, ketika Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Secara konstitusional perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu mengamanatkan bahwa pelaksana penempatan PMI ke luar negeri terdiri atas Pemerintah dan Swasta, dalam hal ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pemberi Kerja pada PMI atau antara Pemerintah dengan Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BP2MI. Namun realitasnya selalu ada penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi, dalam hal ini tidak sedikit PMI yang melakukan proses keberangkatan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga menyebabkan human trafficking, atas dasar kurangnya kesadaran dan edukasi terhadap calon PMI inilah yang menjadi suatu masalah. Dengan memahami teori Hak Asasi Manusia, kondisi Human Trafficking yang menimpa PMI di Singapura merupakan pelanggaran HAM sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan Konstruktivisme, memandang hal ini merupakan pola kebiasaan aktor yang terkonstruk oleh berbagai kepentingan. Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari proses keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara unprosedural terhadap peningkatan Human Trafficking asal Indonesia di Singapura dengan hipotesis penelitian adanya inkonsistensi terhadap prosedur keberangkatan PMI akan berdampak pada keamanan PMI dikemudian hari. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kasus human trafficking asal Indonesia di Singapura yang salah satu penyebabnya adalah ketidak utuhan data pada PMI. Jenis Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data primer yaitu melakukan wawancara pada UPT BP2MI Bandung serta sekunder yaitu penelusuran referensi (liberary Research). Adapun hasil uji hipotesis yaitu adanya kasus human trafficking yang menimpa PMI di Singapura disebabkan oleh proses keberangkatan PMI secara unprosedural sehingga tidak memiliki dokumen lengkap yang menyebabkan sulitnya pendeteksian oleh pemerintah ataupun lembaga/instansi terkait, untuk perlindungan PMI ketika mendapatkan masalah Hasil penelitian tersebut menyimpulkan terjadinya human trafficking yang menimpa PMI di Singapura merupakan akibat dari adanya suatu inkonsistensi terhadap prosedur keberangkatan PMI yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap CPMI, adanya ego sektoral instansi/lembaga terkait, serta banyaknya pihak yang berkepentingan dengan tidak memperhatikan pelanggaran yang mereka lakukan. Untuk itu, Pendidikan dan Pelatihan bagi CPMI merupakan upaya untuk menekan inkonsistensi pada prosedur keberangkatan PMI sekaligus mengurangi kasus human trafficking PMI di Singapura. Kata Kunci: Dampak Unprosedural, Human Trafficking, Pekerja Migran Indonesia. Singapura