Keputusan Australia mengeluarkan kebijakan Operation Sovereign Borders dan Turn Back the Boat didasarkan pada semakin banyaknya pencari suaka dan pengungsi di Australia. Pada tahun 2013, pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan Operasi Perbatasan Berdaulat sebagai tanggapan yang dipimpin militer untuk memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia. Dengan kebijakan tersebut, Indonesia sebagai negara transit merasa dirugikan, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967. Namun bertanggung jawab atas permasalahan pencari suaka dan pengungsi yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Pengembalian perahu pencari suaka dan pen...
Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) merupakan perjanjian perdagangan be...
ABSTRAK Penelitian ini melihat alasan Indonesia membuat Code Of Conducton Framework For Security ...
Pengusiran pencari suaka di Australia yang dilakukan oleh Pemerintah Australia pada awal tahun 2014 ...
Hampir tidak bisa dipungkiri bahwa adanya kepentingan pada dasarnya sudah menjadi dasar setiap negar...
Australia merupakan salah satu negara tujuan utama pencari suaka yang datang melalui jalur laut. Mes...
Pergerakan manusia perahu merupakan akibat dari konflik yang terjadi di suatu negara yang membuat da...
ABSTRAK Penelitian ini melihat kepatuhan Australia terhadap konvensi 1951 sebagai negara yang mera...
ustralian Sovereign Border Policy is the main concern of this research. A lot of boat people come to...
Penelitian yang berjudul “Lombok Treaty sebagai Implementasi Kerja Sama Indonesia-Australia dalam Pr...
ARLY SUMANTO, Hukum Internasional, Fakultas Hukum UniversitasBrawijaya, Februari 2013, Penyelesaian ...
Pengungsi dan pencari suaka menjadikan Indonesia sebagai tempat migrasi transit sebelum mencapai Aus...
Tiap negara tentu memiliki hak otonomi dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, sesuai dengan ke...
Isu pencari suaka dan pengungsi menjadi sebuah tantangan bagi negara-negara di dunia, khususnya nega...
ARLY SUMANTO, Hukum Internasional, Fakultas Hukum UniversitasBrawijaya, Februari 2013, Penyelesaian ...
Penyelundupan manusia merupakan salah satu masalah bersama yang dihadapi Indonesia dan Australia. Ha...
Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) merupakan perjanjian perdagangan be...
ABSTRAK Penelitian ini melihat alasan Indonesia membuat Code Of Conducton Framework For Security ...
Pengusiran pencari suaka di Australia yang dilakukan oleh Pemerintah Australia pada awal tahun 2014 ...
Hampir tidak bisa dipungkiri bahwa adanya kepentingan pada dasarnya sudah menjadi dasar setiap negar...
Australia merupakan salah satu negara tujuan utama pencari suaka yang datang melalui jalur laut. Mes...
Pergerakan manusia perahu merupakan akibat dari konflik yang terjadi di suatu negara yang membuat da...
ABSTRAK Penelitian ini melihat kepatuhan Australia terhadap konvensi 1951 sebagai negara yang mera...
ustralian Sovereign Border Policy is the main concern of this research. A lot of boat people come to...
Penelitian yang berjudul “Lombok Treaty sebagai Implementasi Kerja Sama Indonesia-Australia dalam Pr...
ARLY SUMANTO, Hukum Internasional, Fakultas Hukum UniversitasBrawijaya, Februari 2013, Penyelesaian ...
Pengungsi dan pencari suaka menjadikan Indonesia sebagai tempat migrasi transit sebelum mencapai Aus...
Tiap negara tentu memiliki hak otonomi dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, sesuai dengan ke...
Isu pencari suaka dan pengungsi menjadi sebuah tantangan bagi negara-negara di dunia, khususnya nega...
ARLY SUMANTO, Hukum Internasional, Fakultas Hukum UniversitasBrawijaya, Februari 2013, Penyelesaian ...
Penyelundupan manusia merupakan salah satu masalah bersama yang dihadapi Indonesia dan Australia. Ha...
Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) merupakan perjanjian perdagangan be...
ABSTRAK Penelitian ini melihat alasan Indonesia membuat Code Of Conducton Framework For Security ...
Pengusiran pencari suaka di Australia yang dilakukan oleh Pemerintah Australia pada awal tahun 2014 ...