KERJASAMA KETENAGAKERJAAN INDONESIA – JEPANG DALAM MENANGGULANGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ILEGAL DI JEPANG

Hubungan bilateral Indonesia dan Jepang ini telah ditetapkan bersamaan dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian anatara Jepang dan Indonesia. Hingga saat ini kerjasama yang telah dilakukan antara Indonesia dan Jepang mencakup banyak hal, salah satunya kerjasama dalam distribusi Pegawai Migran Indonesia (PMI) ke Jepang melalui situs G2G. Disisi lain, pengiriman PMI ke luar negri juga memerlukan adanya suatu perjanjian khusus mengenai Hukum Migrasi Internasional diantara dua negara yang terlibat dengan tujuan dapat menghindari permasalahan yang tidak diinginkan. Didalam perjanjian tersebut dapat ditemukan prosedur dan syarat-syarat berupa persuratan yang harus dipenuhi oleh calon PMI, serta izin yang harus dipenuhi oleh Negara penyalur melalui Kementrian Luar Negeri. Akan tetapi, terkadang masih sering dijumpai pula permasalahanpermasalahan mengenai keberadaan PMI ini ilegal yang terjadi di Jepang. Dengan memahami teori kerjasama bilateral, adanya pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Jepang membuat kedua belah negara Indonesia- Jepang membuat suatu perjanjian serta kebijakan penelitian ini juga menggunkan pendekatan konstruktivisme, yang mana perjanjian EPA intersubjektif dan sangat dinamis, untuk kelangsungan kerjasama antara kedua belah pihak. Pengetahuan bersama itu kemudian menjadi variabel yang turut menata, mengatur, dan menjadi acuan bagi aktor-aktor dalam bertingkah laku. Hal ini di tandai dengan adanya pekerja migran Indonesia (PMI) berstatus ilegal di Jepang, yang mana pemerintah Jepang mengambil tindakan berupa pemberhntian semenntara. Jenis metode penelitian yang di gunakan penulis adalah deskritif analisis dengan pendekatan kualitatif dan teknik penngumpulan data, primer dengan meminta informasi pada BP2MI Bandung serta sekunder yaitu penelusuran regerensi (liberary Research) Adapun hasil uji hipotesisi yakni Kerjasama Ketenagakerjaan RI-Jepang di implementasikan melalui kebijakan Immigration Control System ditandai dengan hubungan bilateral antar negara Indonesia – Jepang serta dalam perjanjian G2G (Government to Government) , maka keberadaan keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) illegal di Jepang akan dapat ditangani, ditandai dengan pemberhentian pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Jepang dan pemberlakuan ketentuan hukum dari pemerintah Jepang terhadap pemerintah Indonesia mengenai Pekerja Migran asal Indonesia. Dari hasil penelitian menyimpulkan adanya PMI ilegal karena ketidak sadaran PMI yang mementingkan gaji dari pada keselamatan diri, serta oknum jasa yang membantu jalannya PMI ilegal dengan membuat dokumen palsu. Akan hal tersebut pemerinntahan Jepang mengelurakan kebijakan berupa pemeriksaan dokumen secara menyeluruh. Kata kunci: Kerjasama Ketenagakerjaan Indonesia-Jepang dalam menanggulani PMI ilegal di Jepang