IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM MERIT GUNA MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDUNG

Implementasi Kebijakan Sistem Merit merupakan sistem yang dilaksanakan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Kebijakan Sistem Merit berpedoman pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penilaian Sistem Merit serta PERMENPAN Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit. Keberhasilan implementasi kebijakan sistem merit ditinjau dari delapan aspek; perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Fokus pada penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari beberapa indikator keberhasilan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana, komunikasi antar organisasi serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Sistem Merit di BKPSDM Kota Bandung sudah berjalan dengan baik dan berkontribusi baik dalam Reformasi Birokrasi, hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian sistem merit dari delapan aspek yang sudah ditentukan masuk pada kategori sangat baik. Namun terdapat beberapa hambatan yaitu kuantitas assesor assessment centre yang masih kurang, serta profile kompetensi ASN yang belum terpenuhi. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sistem Merit, Aparatur Sipil Negar