TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELEBRITIS ATAS HASIL ENDORSMENT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Pemungutan pajak dalam aktivitas endorsement yang dilakukan oleh influencer pada platform „Instagram‟. Kegiatan endorsement kini merupakan kegiatan yang sedang banyak diminati oleh berbagai kalangan di Indonesia. Saat ini, cukup banyak orang yang meyakini bahwa aktivitas endorsement cukup menjanjikan sebagai sumber pemasukan sehingga banyak diantaranya yang menjadikan aktivitas endorsement sebagai mata pencaharian mereka. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa dengan cara dan dalam bentuk apapun, sesuatu yang bernilai ekonomis dan menghasilkan suatu penghasilan wajib dilaporkan atas hasil dari kegiatan tersebut. Namun, faktanya kini para pelaku dari kegiatan endorsement belum memiliki kesadaran penuh atas kewajibannya dalam melaporkan hasil kegiatan endorsement mereka. Sehingga, peraturan perpajakan atas aktivitas endorsement oleh influencer „Instagram‟ memiliki urgensi yang tinggi mengingat potensi besarnya pendapatan yang akan diperoleh oleh negara dari aktivitas ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan melalui pendekatan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskripsi-analitis, yaitu menggambarkan suatu peraturan perundangundangan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan teori hukum dan dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat. Teknik pengumpul data dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepustakaan) melalui inventarisasi berbagai produk aturan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, semua kegiatan itu dilakukan dengan sistematis dan terarah. Pada penelitian ini data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya). Hasil penelitian ini adalah Pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) atas perjanjian kerja Endorsement Selebritis berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan di Indonesia, Honorarium merupakan penghasilan selebritis dari perjanjian endorse ini bisa dikatakan sebagai objek dari pajak penghasilan (PPh), sebagaimana diatur dalam Harmonisasi Perpajakan atas perubahan dari Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pemerintah membuat peraturan khusus mengenai perpajakan dari aktivitas endorsement oleh influencer „Instagram‟ sehingga negara dapat menyerap secara maksimal pendapatan dari perpajakan yang kemudian akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi negara dalam upaya pemenuhan kesejahteraan rakyat. Kendala dalam pemungutan pajak penghasilan yang sering dilakukan oleh selebritis atau pelaku endorsement sebagai seorang wajib pajak ditunjukkan dalam bentuk perlawanan menghindari dari pemungutan pajak. Hal tersebut dilakukan karena dipengaruhi dari faktor ketidakrelaan atau merasa keberatan dalam pembayaran pajak